May 08 2013

Heboh Fotokopi e-KTP

Apa sih yang membuat masalah fotokopi e-KTP jadi heboh?

  1. Mendagri Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa e-KTP tidak diperkenankan difoto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP.
  2. Mendagri juga menegaskan bahwa apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.
Adi Tedjasaputra.

Adi Tedjasaputra.

Kalau pelarangan stapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP masih sesuai dengan akal sehat dan hukum yang berlaku, tetapi bagaimana dengan fotokopi? Apakah larangan fotokopi sesuai dengan akal sehat, atau melanggar hukum, atau dua-duanya?

Walaupun masih banyak instansi dan aparat pemerintah yang saat ini melakukan perusakan terhadap dokumen negara secara sistematis, seperti KTP, paspor atau akte kelahiran yang dengan secara sengaja distapler atau ditempeli stiker, entah karena kemalasan atau ketidak pedulian, tidak pernah ada instansi atau aparat pemerintah yang dikenakan sanksi berkenaan dengan perusakan dokumen negara. Orang berakal sehat pasti berpikir: Siapa mau dokumen penting dirusak entah oleh sendiri, orang lain atau aparat pemerintah?

Dasar hukum dari pernyataan Mendagri adalah Surat Edaran nomor: 471.13/1826/SJ tertanggal 11 April 2013 yang ditujukan kepada para Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Kepala Lembaga lainnya, Kapolri, Gubernur Bank Indonesia (BI)/Para Pimpinan Bank, para Gubernur, Bupati/Walikota dan juga Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai penerapan KTP berbasis NIK secara nasional

Sesuai dengan KUHP pasal 233 yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

dan pasal 417 yang bunyinya sebagai berikut:

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan. merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasai nya karena jabatannya, atau memhiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau memhikin tak dapat di pakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

seorang aparat negara dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 tahun dan 6 bulan atau 4 tahun bagi seseorang yang dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan e-KTP.

Bagaimana fotokopi e-KTP bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP?

Alasan yang dikemukan Mendagri mengenai larangan fotokopi e-KTP adalah sebagai berikut:

agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP

Apabila dicermati sekilas, alasan ini terkesan dibuat-buat atau tidak masuk akal. Tetapi sebenarnya adakah penjelasan teknis yang berkaitan dengan hal ini?

e-KTP menggunakan teknologi identifikasi gelombang radio (RFID) dimana chip dan antena ditempelkan pada lembaran polyethylene terephthalate (PET) yang kemudian disisipkan dalam kartu e-KTP. Untuk membaca data yang tersimpan di chip e-KTP dibutuhkan sebuah pemindai (reader) yang akan berkomunikasi dengan chip melalui gelombang radio.

Mendagri mungkin mengemukakan larangan fotokopi karena takut proses mekanis fotokopi yang berulangkali sehubungan dengan penekanan kartu dapat merusak chip atau antena yang bersangkutan di dalam e-KTP, sehingga bisa terjadi kesalahan fatal apabila kartu e-KTP dipindai oleh sebuah pembaca.

Sayangnya hal ini hanyalah mitos belaka. Dari pengalaman saya hampir 10 tahun di industri RFID, saya belum pernah dengar bahwa proses fotokopi bisa merusak chip atau antenna RFID, apalagi kalau dibuat dengan metoda pencetakan muktahir dan kualitas fisik kartu yang tinggi. Pengecualian dalam hal ini adalah apabila teknologi RFID yang dipakai mengintegrasikan teknologi konduksi cahaya (photoconductive), yang saya ragukan sudah dipakai oleh teknologi SmartMX yang dipasok oleh NXP ini. Dengan teknologi konduksi cahaya pun, e-KTP tidak mungkin rusak dengan fotokopi biasa.

Seandainya pun memang terbukti proses fotokopi berulang kali dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, satu-satunya alasan logis adalah kualitas fisik kartu e-KTP yang bermutu rendah.

Saya pribadi lebih kuatir mengenai keamanan data pribadi e-KTP daripada kualitas fisik kartunya yang mungkin bermutu rendah. Apalagi sekarang sudah beredar beberapa cuplikan di Youtube mengenai pemindaian e-KTP dengan pemindai yang ada di pasaran. Kalau kualitas fisik kartunya bermutu rendah, bukanlah tidak mungkin bahwa keamanannya mudah dijebol. Ditambah dengan faktor korupsi yang sudah membudaya, kemungkinan bahwa data pribadi Anda tidak aman atau disalah gunakan menjadi semakin menakutkan.

Kartu bisa diganti, tetapi data pribadi Anda tidak bisa.